Pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi penting
dalam ikut serta mencerdaskan bangsa. Banyaknya jumlah pesantren di
Indonesia, serta besarnya jumlah Santri pada tiap pesantren menjadikan
lembaga ini layak diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan
bangsa di bidang pendidikan dan moral.
Perbaikan-perbaikan yang secara terus menerus dilakukan terhadap
pesantren, baik dari segi manajemen, akademik (kurikulum) maupun
fasilitas, menjadikan pesantren keluar dari kesan tradisional dan kolot
yang selama ini disandangnya. Beberapa pesantren bahkan telah menjadi
model dari lembaga pendidikan yang leading.
Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik. Tidak saja karena
keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode,
dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut. Karena
keunikannya itu, C. Geertz menyebutnya sebagai subkultur masyarakat
Indonesia (khususnya Jawa). Pada zaman penjajahan, pesantren menjadi
basis perjuangan kaum nasionalis-pribumi. Banyak perlawanan terhadap
kaum kolonial yang berbasis pada dunia pesantren.
Pesantren sebagai tempat pendidikan agama memiliki basis sosial yang
jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Pada umumnya,
pesantren hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat. Visi ini menuntut
adanya peran dan fungsi pondok pesantren yang sejalan dengan situasi dan
kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus berkembang. Sementara
itu, sebagai suatu komunitas, pesantren dapat berperan menjadi
penggerak bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat
pesantren merupakan kekuatan sosial yang jumlahnya cukup besar. Secara
umum, akumulasi tata nilai dan kehidupan spiritual Islam di pondok
pesantren pada dasarnya adalah lembaga tafaqquh fid din yang mengemban
untuk meneruskan risalah Nabi Muhammad saw sekaligus melestarikan ajaran
Islam.
Sebagai lembaga, pesantren dimaksudkan untuk mempertahankan
nilai-niali keislaman dengan titik berat pada pendidikan. Pesantren juga
berusaha untuk mendidik para santri yang belajar pada pesantren
tersebut yang diharapkan dapat menjadi orang-orang yang mendalam
pengetahuan keislamannya. Kemudian, mereka dapat mengajarkannya kepada
masyarakat, di mana para santri kembali setelah selesai menamatkan
pelajarannya di pesantren.
Dunia pesantren sarat dengan aneka pesona, keunikan, kekhasan dan
karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya.
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam pertama dan khas pribumi
yang ada di Indonesia pada saat itu. Tapi, sejak kapan mulai munculnya
pesantren, belum ada pendapat yang pasti dan kesepakatan tentang hal
tersebut. Belum diketahui secara persis pada tahun berapa pesantren
pertama kali muncul sebagai pusat-pusat pendidikan-agama di Indonesia.
Pesantren yang paling lama di Indonesia namanya Tegalsari di Jawa Timur.
Tegalsari didirikan pada ahkir abad ke-18, walaupun sebetulnya
pesantren di Indonesia mulai muncul banyak pada akhir abad ke-19.
Namun, jika melihat beberapa hasil studi yang dilakukan beberapa
sarjana, seperti Dhofier (1870), Martin (1740), dan ilmuwan lainnya, ada
indikasi bahwa munculnya pesantren tersebut diperkirakan sekitar abad
ke-19. Akan tetapi, terlepas dari persoalan tersebut yang jelas
signifikansi pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tidak
dapat diabaikan dari kehidupan masyarakat muslim pada masa itu.
Kiprah pesantren dalam berbagai hal sangat amat dirasakan oleh
masyarakat. Salah satu yang menjadi contoh utama adalah, selain
pembentukan dan terbentuknya kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan
Islam, juga merupakan gerakan-gerakan protes terhadap pemerintah
kolonial Hindia Belanda. Di mana gerakan protes tersebut selalu dimotori
dari dan oleh para penghuni pesantren. Setidaknya dapat disebutkanya
misalnya; pemberontakan petani di Cilegon-Banten 1888, (Sartono
Kartodirjo; 1984) Jihad Aceh 1873, gerakan yang dimotori oleh H. Ahmad
Ripangi Kalisalak 1786-1875) dan yang lainnya merupakan fakta yang tidak
dapat dibantah bahwa pesantren mempunyai peran yang cukup besar dalam
perjalanan sejarah Islam di Indonesia. (Steenbrink; 1984)
Apabila kita cermati, di Indonesia terdapat sekira 12.000 pesantren
yang tersebar di seluruh nusantara dan berbeda bentuk dan modelnya,
bahkan. Di huni tidak kurang tiga juta santri. Pendidikan Islam sekarang
di Indonesia kini begitu luas. Sehingga, beranekaragam dan bagaimanapun
aliran Islam yang dianut oleh seseorang, pasti ada pesantren atau
sekolah Islam yang sesuai.
Karena itu, menurut Tholkhah, pesantren seharusnya mampu menghidupkan
fungsi-fungsi sebagai berikut, 1) pesantren sebagai lembaga pendidikan
yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al-din) dan
nilai-nilai Islam (Islamic vaues); 2) pesantren sebagai lembaga
keagamaan yang melakukan kontrol sosial; dan 3) pesantren sebagai
lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (social engineering)
atau perkembangan masyarakat (community development). Semua itu,
menurutnya hanya bisa dilakukan jika pesantren mampu melakukan proses
perawatan tradisi-tradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi
perkembangan keilmuan baru yang lebih baik, sehingga mampu memainkan
peranan sebagai agent of change.
Pesantre n dan Tuntutan Perubahan Zaman
Ketika menginjak abad ke-20, yang sering disebut sebagai jaman
modernisme dan nasionalisme, peranan pesantren mulai mengalami
pergeseran secara signifikan. Sebagian pengamat mengatakan bahwa semakin
mundurnya peran pesantren di masyarakat disebabkan adanya dan begitu
besarnya faktor politik Hindia Belanda. (Aqib Suminto; 1985). Sehingga,
fungsi dan peran pesantren menjadi bergeser dari sebelumnya. Tapi,
penjelasan di atas kiranya cukup untuk menyatakan bahwa pra abad ke-20
atau sebelum datangnya modernisme dan nasionalisme, pesantren merupakan
lembaga pendidikan yang tak tergantikan oleh lembaga pendidikan manapun.
Dan, hal itu sampai sekarang masih tetap dipertahankan.
Yang menarik di sini adalah bahwa pendidikan pesantren di Indonesia
pada saat itu sama sekali belum testandardisasi secara kurikulum dan
tidak terorganisir sebagai satu jaringan pesantren Indonesia yang
sistemik. Ini berarti bahwa setiap pesantren mempunyai kemandirian
sendiri untuk menerapkan kurikulum dan mata pelajaran yang sesuai dengan
aliran agama Islam yang mereka ikuti. Sehingga, ada pesantren yang
menerapkan kurikulum Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) dengan
menerapkan juga kurikulum agama. Kemudian, ada pesantren yang hanya
ingin memfokuskan pada kurikulum ilmu agama Islam saja. Yang berarti
bahwa tingkat keanekaragaman model pesantren di Indonesia tidak
terbatasi.
Setelah kemerdekaan negara Indonesia, terutama sejak transisi ke Orde
Baru dan ketika pertumbuhan ekonomi betul-betul naik tajam, pendidikan
pesantren menjadi semakin terstruktur dan kurikulum pesantren menjadi
lebih tetap. Misalnya, selain kurikulum agama, sekarang ini kebanyakan
pesantren juga menawarkan mata pelajaran umum. Bahkan, banyak pesantren
sekarang melaksanakan kurikulum Depdiknas dengan menggunakan sebuah
rasio yang ditetapkannya, yaitu 70 persen mata pelajaran umum dan 30
persen mata pelajaran agama. Sekolah-sekolah Islam yang melaksanakan
kurikulum Depdiknas ini kebanyakan di Madrasah.
Seiring dengan keinginan dan niatan yang luhur dalam membina dan
mengembangkan masyarakat, dengan kemandiriannya, pesantren secara
terus-menerus melakukan upaya pengembangan dan penguatan diri. Walaupun
terlihat berjalan secara lamban, kemandirian yang didukung keyakinan
yang kuat, ternyata pesantren mampu mengembangkan kelembagaan dan
eksistensi dirinya secara berkelanjutan.
Mengutip Sayid Agil Siraj (2007), ada tiga hal yang belum dikuatkan
dalam pesantren.Pertama,tamaddun yaitu memajukan pesantren. Banyak
pesantren yang dikelola secara sederhana. Manajemen dan administrasinya
masih bersifat kekeluargaan dan semuanya ditangani oleh kiainya. Dalam
hal ini, pesantren perlu berbenah diri. Kedua, tsaqafah, yaitu bagaimana
memberikan pencerahan kepada umat Islam agar kreatif-produktif, dengan
tidak melupakan orisinalitas ajaran Islam. Salah satu contoh para santri
masih setia dengan tradisi kepesantrenannya. Tetapi, mereka juga harus
akrab dengan komputer dan berbagai ilmu pengetahuan serta sains modern
lainnya. Ketiga, hadharah, yaitu membangun budaya. Dalam hal ini,
bagaimana budaya kita dapat diwarnai oleh jiwa dan tradisi Islam. Di
sini, pesantren diharap mampu mengembangkan dan mempengaruhi tradisi
yang bersemangat Islam di tengah hembusan dan pengaruh dahsyat
globalisasi yang berupaya menyeragamkan budaya melalui produk-produk
teknologi.
Namun demikian, pesantren akan tetap eksis sebagai lembaga pendidikan
Islam yang mempunyai visi mencetak manusia-manusia unggul. Prinsip
pesantren adalah al muhafadzah ‘ala al qadim al shalih, wa al akhdzu bi
al jadid al ashlah, yaitu tetap memegang tradisi yang positif, dan
mengimbangi dengan mengambil hal-hal baru yang positif.
Persoalan-persoalan yang berpautan dengan civic values akan bisa
dibenahi melalui prinsip-prinsip yang dipegang pesantren selama ini dan
tentunya dengan perombakan yang efektif, berdaya guna, serta mampu
memberikan kesejajaran sebagai umat manusia (al musawah bain al nas).
Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan
sosial keagamaan, pengembangan pesantren harus terus didorong. Karena
pengembangan pesantren tidak terlepas dari adanya kendala yang harus
dihadapinya. Apalagi belakangan ini, dunia secara dinamis telah
menunjukkan perkembangan dan perubahan secara cepat, yang tentunya, baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap dunia
pesantren.
Terdapat beberapa hal yang tengah dihadapi pesantren dalam melakukan pengembangannya, yaitu:
Pertama, image pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang
tradisional, tidak modern, informal, dan bahkan teropinikan sebagai
lembaga yang melahirkan terorisme, telah mempengaruhi pola pikir
masyarakat untuk meninggalkan dunia pesantren. Haltersebut merupakan
sebuah tantangan yang harus dijawab sesegera mungkin oleh dunia
pesantren dewasa ini.
Kedua, sarana dan prasarana penunjang yang terlihat masih kurang
memadai. Bukan saja dari segi infrastruktur bangunan yang harus segera
di benahi, melainkan terdapat pula yang masih kekurangan ruangan pondok
(asrama) sebagai tempat menetapnya santri. Selama ini, kehidupan pondok
pesantren yang penuh kesederhanaan dan kebersahajaannya tampak masih
memerlukan tingkat penyadaran dalam melaksanakan pola hidup yang bersih
dan sehat yang didorong oleh penataan dan penyediaan sarana dan
prasarana yang layak dan memadai.
Ketiga, sumber daya manusia. Sekalipun sumber daya manusia dalam
bidang keagamaan tidak dapat diragukan lagi, tetapi dalam rangka
meningkatkan eksistensi dan peranan pondok pesantren dalam bidang
kehidupan sosial masyarakat, diperlukan perhatian yang serius.
Penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang manajemen
kelembagaan, serta bidang-bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial
masyarakat, mesti menjadi pertimbangan pesantren.
Keempat, aksesibilitas dan networking. Peningkatan akses dan
networking merupakan salah satu kebutuhan untuk pengembangan pesantren.
Penguasaan akses dan networking dunia pesantren masih terlihat lemah,
terutama sekali pesantren-pesantren yang berada di daerah pelosok dan
kecil. Ketimpangan antar pesantren besar dan pesantren kecil begitu
terlihat dengan jelas.
Kelima, manajemen kelembagaan. Manajemen merupakan unsur penting
dalam pengelolaan pesantren. Pada saat ini masih terlihat bahwa pondok
pesantren dikelola secara tradisional apalagi dalam penguasaan informasi
dan teknologi yang masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat
dalam proses pendokumentasian (data base) santri dan alumni pondok
pesantren yang masih kurang terstruktur.
Keenam, kemandirian ekonomi kelembagaan. Kebutuhan keuangan selalu
menjadi kendala dalam melakukan aktivitas pesantren, baik yang berkaitan
dengan kebutuhan pengembangan pesantren maupun dalam proses aktivitas
keseharian pesantren. Tidak sedikit proses pembangunan pesantren
berjalan dalam waktu lama yang hanya menunggu sumbangan atau donasi dari
pihak luar, bahkan harus melakukan penggalangan dana di pinggir jalan.
Ketujuh, kurikulum yang berorientasi life skills santri
danmasyarakat. Pesantren masih berkonsentrasi pada peningkatan wawasan
dan pengalaman keagamaan santri dan masyarakat. Apabila melihat
tantangan kedepan yang semakin berat, peningkatan kapasitas santri dan
masyarakat tidak hanya cukup dalam bidang keagamaan semata, tetapi harus
ditunjang oleh kemampuan yang bersifat keahlian. (Saifuddin Amir, 2006)
Format Pesantren Masa Depan
Berangkat dari kenyataan, jelas pesantren di masa yang akan datang
dituntut berbenah, menata diri dalam menghadapi persaingan bisnis
pendidikan seperti yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dan lainnya.
Tapi perubahan dan pembenahan yang dimaksud hanya sebatas menejemen dan
bukan coraknya apalagi berganti baju dari salafiyah kemu’asyir
(moderen), karena hal itu hanya akan menghancurkan nilai-nilai positif
Pesantren seperti yang terjadi sekarang ini, lulusannya ora iso ngaji.
Maka, idealnya pesantren ke depan harus bisa mengimbangi tuntutan
zaman dengan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kesalafannya.
Pertahankan pendidikan formal Pesantren khususnya kitab kuning dari
Ibtidaiyah sampai Aliyah sebagai KBM wajib santri dan mengimbanginya
dengan pengajian tambahan, kegiatan extra seperti kursus computer,
bahasa inggris, skill lainnya dan program paket A, B dan C untuk
mendapatkan Ijazah formalnya. Atau dengan menjalin kerjasama dengan
sekolah lain untuk mengikuti persamaan. Jika hal ini terjadi, akan
lahirlah ustad-ustad, ulama danfuqoha yang mumpuni.
Sekarang ini, ada dua fenomena menarik dalam dunia pendidikan di
Indonesia yakni munculnya sekolah-sekolah terpadu (mulai tingkat dasar
hingga menengah); dan penyelenggaraan sekolah bermutu yang sering
disebut dengan boarding school. Nama lain dari istilah boarding school
adalah sekolah berasrama. Para murid mengikuti pendidikan reguler dari
pagi hingga siang di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan
agama atau pendidikan nilai-nilai khusus di malam hari. Selama 24 jam
anak didik berada di bawah didikan dan pengawasan para guru pembimbing
Di lingkungan sekolah ini mereka dipacu untuk menguasai ilmu dan
teknologi secara intensif. Selama di lingkungan asrama mereka ditempa
untuk menerapkan ajaran agama atau nilai-nilai khusus tadi, tak lupa
mengekspresikan rasa seni dan ketrampilan hidup di hari libur. Hari-hari
mereka adalah hari-hari berinteraksi dengan teman sebaya dan para guru.
Rutinitas kegiatan dari pagi hari hingga malam sampai ketemu pagi lagi,
mereka menghadapi makhluk hidup yang sama, orang yang sama, lingkungan
yang sama, dinamika dan romantika yang seperti itu pula. Dalam khazanah
pendidikan kita, sekolah berasrama adalah model pendidikan yang cukup
tua.
Secara tradisional jejaknya dapat kita selami dalam dinamika
kehidupan pesantren, pendidikan gereja, bahkan di bangsal-bangsal
tentara. Pendidikan berasrama telah banyak melahirkan tokoh besar dan
mengukir sejarah kehidupan umat manusia. Kehadiran boarding school
adalah suatu keniscayaan zaman kini. Keberadaannya adalah suatu
konsekwensi logis dari perubahan lingkungan sosial dan keadaan ekonomi
serta cara pandang religiusitas masyarakat. Pertama, lingkungan sosial
kita kini telah banyak berubah terutama di kota-kota besar. Sebagian
besar penduduk tidak lagi tinggal dalam suasana masyarakat yang homogen,
kebiasaan lama bertempat tinggal dengan keluarga besar satu klan atau
marga telah lama bergeser kearah masyarakat yang heterogen, majemuk, dan
plural. Hal ini berimbas pada pola perilaku masyarakat yang berbeda
karena berada dalam pengaruh nilai-nilai yang berbeda pula.
Oleh karena itu sebagian besar masyarakat yang terdidik dengan baik
menganggap bahwa lingkungan sosial seperti itu sudah tidak lagi kondusif
bagi pertumbuhan dan perkembangan intelektual dan moralitas anak.
Kedua, keadaan ekonomi masyarakat yang semakin membaik mendorong
pemenuhan kebutuhan di atas kebutuhan dasar seperti kesehatan dan
pendidikan. Bagi kalangan mengengah-atas yang baru muncul akibat tingkat
pendidikan mereka yang cukup tinggi sehingga mendapatkan posisi-posisi
yang baik dalam lapangan pekerjaan berimplikasi pada tingginya
penghasilan mereka.
Hal ini mendorong niat dan tekad untuk memberikan pendidikan yang
terbaik bagi anak-anak melebihi pendidikan yang telah diterima orang
tuanya.Ketiga, cara pandang religiusitas. Masyarakat telah, sedang, dan
akan terus berubah. Kecenderungan terbaru masyarakat perkotaan sedang
bergerak kearah yang semakin religius. Indikatornya adalah semakin
diminati dan semaraknya kajian dan berbagai kegiatan keagamaan.
Modernitas membawa implikasi negatif dengan adanya ketidakseimbangan
antara kebutuhan ruhani dan jasmani. Untuk itu masyarakat tidak ingin
hal yang sama akan menimpa anak-anak mereka. Intinya, ada keinginan
untuk melahirkan generasi yang lebih agamis atau memiliki nilai-nilai
hidup yang baik mendorong orang tua mencarikan sistem pendidikan
alternatif.
Dari ketiga faktor di atas, sistem pendidikan boarding school seolah
menemukan pasarnya. Dari segi sosial, sistem boarding school mengisolasi
anak didik dari lingkungan sosial yang heterogen yang cenderung buruk.
Di lingkungan sekolah dan asrama dikonstruksi suatu lingkungan sosial
yang relatif homogen yakni teman sebaya dan para guru pembimbing.
Homogen dalam tujuan yakni menuntut ilmu sebagai sarana mengejar
cita-cita.
Dari segi ekonomi, boarding school memberikan layanan yang paripurna
sehingga menuntut biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu anak didik
akan benar-benar terlayani dengan baik melalui berbagai layanan dan
fasilitas. Terakhir dari segi semangat religiusitas, boarding school
menjanjikan pendidikan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan
ruhani, intelektual dan spiritual. Diharapkan akan lahir peserta didik
yang tangguh secara keduniaan dengan ilmu dan teknologi, serta siap
secara iman dan amal soleh.
Nampaknya, konsep boarding school menjadi alternatif pilihan sebagai
model pengembangan pesantren yang akan datang. Pemerintah diharapkan
semakin serius dalam mendukung dan mengembangkan konsep pendidikan
seperti ini. Sehingga, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang maju
dan bersaing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang
berbasis pada nilai-nilai spiritual yang handal.
Pesantre n dalam Keb ijakan Sisdiknas
Sudah tidak diragukan lagi bahwa pesantren memiliki kontribusi nyata
dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis, pesantren
memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan
masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri
dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya.
Pembangunan manusia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
atau masyarakat semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab semua
komponen, termasuk dunia pesantren. Pesantren yang telah memiliki nilai
historis dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus
terus didorong dan dikembangkan. Proses pembangunan manusia yang
dilakukan pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan
manusia yang tengah diupayakan pemerintah.
Proses pengembangan dunia pesantren yang selain menjadi tanggung
jawab internal pesantren, juga harus didukung oleh perhatian yang serius
dari proses pembangunan pemerintah. Meningkatkan dan mengembangkan
peran serta pesantren dalam proses pembangunan merupakan langkah
strategis dalam membangun masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.
Terlebih, dalam kondisi yang tengah mengalami krisis (degradasi) moral.
Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan
nilai-nilai moral, harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit
moral bangsa. Sehingga, pembangunan tidak menjadi hampa melainkan lebih
bernilai dan bermakna.
Pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada
pemerintah atau kekuasaan yang ada. Karena sifat mandirinya itu,
pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan
Islam. Karena itu, pesantren tidak mudah disusupi oleh ajaran-ajaran
yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Pendidikan pondok pesantren yang merupakan bagian dari Sistem
Pendidikan Nasional memiliki 3 unsur utama yaitu: 1) Kyai sebagai
pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri; 2) Kurikulum pondok
pesantren; dan 3) Sarana peribadatan dan pendidikan, seperti masjid,
rumah kyai, dan pondok, serta sebagian madrasah dan bengkel-bengkel
kerja keterampilan. Kegiatannya terangkum dalam “Tri Dharma Pondok
pesantren” yaitu: 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT; 2)
Pengembangan keilmuan yang bermanfaat; dan 3) Pengabdian kepada agama,
masyarakat, dan negara.
Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki
tempat yang istimewa. Namun, kenyataan ini belum disadari oleh
mayoritas masyarakat muslim. Karena kelahiran Undang-undang ini masih
amat belia dan belum sebanding dengan usia perkembangan pesantren di
Indonesia. Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat
kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-udang
Sisdiknas sebagai berikut:
Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini tentu saja sudah
berlaku dan diimplementasikan di pesantren. Pesantren sudah sejak lama
menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta
mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan
kepada Allah SWT serta akhlak mulia.
Ketentuan dalam BAB III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan,
pada Pasal 4 dijelaskan bahwa: (1) Pendidikan diselenggarakan secara
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan
kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan
yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (3) Pendidikan
diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan
diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5)
Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis,
dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan
diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui
peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan
pendidikan. Semua prinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut sampai
saat ini masih berlaku dan dijalankan di pesantren. Karena itu,
pesantren sebetulnya telah mengimplementasikan ketentuan dalam
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Sistem pendidikan nasional.
Tidak hanya itu, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang
didirikan atas peran serta masyarakat, telah mendapatkan legitimasi
dalam Undang-undang Sisdiknas. Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban
Masyarakat pada Pasal 8 menegaskan bahwa Masyarakat berhak berperan
serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program
pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Masyarakat
berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan
pendidikan. Ketentuan ini berarti menjamin eksistendi dan keberadaan
pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan
diakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dipertegas lagi
oleh Pasal 15 tentang jenis pendidikan yang menyatakan bahwa Jenis
pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi,
vokasi, keagamaan, dan khusus. Pesantren adalah salah satu jenis
pendidikan yang concern di bidang keagamaan.
Secara khusus, ketentuan tentang pendidikan keagamaan ini dijelaskan
dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yang menegaskan: (1) Pendidikan
keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat
dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2)
Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan
dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan
informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah,
pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.
Labih jauh lagi, saat ini pesantren tidak hanya berfungsi sebagai
sarana pendidikan keagamaan semata. Namun, dalam perkembangannya
ternyata banyak juga pesantren yang berfungsi sebagai sarana pendidikan
nonformal, dimana para santrinya dibimbing dan dididik untuk memiliki
skill dan keterampilan atau kecakapan hidup sesuai dengan bakat para
santrinya. Ketentuan mengenai lembaga pendidikan nonformal ini termuat
dalam Pasal 26 yang menegaskan: (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan
bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi
sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam
rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (2) Pendidikan nonformal
berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan
sikap dan kepribadian profesional. (3)
Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan
anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan
kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik. (4) Satuan pendidikan nonformal
terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat
kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan
yang sejenis. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat
yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan
sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha
mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
(6) Hasi pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program
pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh
lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan.
Keberadaan pesantren sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam
pendidikan juga mendapat penguatan dari UU Sisdiknas. Pasal 54
menjelaskan: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran
serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha,
dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian
mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai
sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
Bahkan, pesantren yang merupakan Pendidikan Berbasis Masyarakat
diakui keberadaannya dan dijamin pendanaannya oleh pemerintah maupun
pemerintah daerah. Pasal 55 menegaskan: (1) Masyarakat berhak
menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal
dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan
budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan
berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan
evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan
standar nasional pendidikan. (3) Dana penyelenggaraan pendidikan
berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat,
Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4)
Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapa memperoleh bantuan teknis,
subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Demikianlah, ternyata posisi pesantren dalam sistem pendidikan
nasional memilki tempat dan posisi yang istimewa. Karena itu, sudah
sepantasnya jika kalangan pesantren terus berupaya melakukan berbagai
perbaikan dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di pesantren.
Pemerintah telah menetapkan Renstra pendidikan tahun 2005 – 2009 dengan
tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu:
1) meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, 2) meningkatnya
mutu dan relevansi pendidikan; dan 3) meningkatnya tata kepemerintahan
(governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Maka, dunia
pesantren harus bisa merespon dan
berpartisipasi aktif dalam mencapai kebijakan di bidang pendidikan tersebut. Pesantren tidak perlu merasa minder, kerdil, kolot atau terbelakang. Karena posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pendidikan formal lainnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar